OIL & GAS

Gross Split, Diyakini Masih Menjadi Pilihan Bagi Hasil Terbaik

oil-gas-offshore-873×450px
Illustration

Bergeming dengan pendapat banyak pihak yang meragukan gross split membuat investasi hulu migas menarik minat investor, pemerintah terus melakukan perubahan untuk regulasi yang lebih baik.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split telah dikeluarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sejak tanggal 13 Januari 2017 lalu.

Di tengah fluktuasi industri migas, pemerintah percaya pemberlakukan skema gross split dapat memberikan keuntungan optimal, baik kepada pemerintah maupun KKKS. Skema ini dapat membuat biaya operasi lebih efisien, sehingga keuntungan yang diperoleh dapat lebih optimal. Selain itu, skema gross split juga diyakini dapat memangkas lamanya perijinan, birokrasi, dan perhitungan penggantian biaya.

Kenyataannya, sejak mula banyak kalangan yang mengkritisi penggunaan skema tersebut, mulai dari KKKS sendiri, pengamat, Indonesia Petroleum Association (IPA), hingga World Bank. Kesemuanya kompak menilai perubahan yang dilakukan pemerintah belum signifikan untuk mendongkrak iklim investasi hulu migas di Indonesia. Terlebih upaya yang sama juga dilakukan negara lain.

Pemerintah tak menutup mata terhadap segala masukan yang diterimanya. Di satu kesempatan, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar bahkan menganggap masukan, baik positif atau negatif, menjadi vitamin bagi Kementerian ESDM untuk membuat sistem yang lebih baik.

Revisi Pertama

Delapan bulan diberlakukan, September 2017 pemerintah melakukan revisi pertama regulasi gross split melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 52 Tahun 2017. Revisi tersebut harapannya dapat mendorong percepatan investasi hulu migas dan memberikan dampak bagi penerimaan negara.

Dari perubahan tersebut setidaknya terdapat delapan poin penting yang penyusunannya mengacu pada masukan dari banyak pihak, termasuk perusahaan migas yang mengambil dokumen penawaran lelang blok migas kala itu.

Ke delapan poin penting yang diubah pada Permen ESDM No 8 Tahun 2017, di antaranya komponen progresif kumulatif produksi migas, komponen progresif harga minyak, komponen progresif harga gas bumi, komponen variabel status lapangan, komponen variabel tahapan produksi, komponen variabel kandungan hidrogen-sufrida (H2S), komponen variabel ketersediaan infrastruktur dan diskresi pemerintah.

8tambahaninsentifHulumigas

Pajak Belum Tuntas

Meskipun dirasakan membawa angin segar bagi pelaku usaha, tetapi upaya perubahan diyakini masih menyisakan banyak ruang perbaikan yang perlu dilakukan pemerintah. Salah satunya yang menjadi catatan IPA terkait dengan faktor pajak.

Dalam Permen ESDM No 52 Tahun 2017, split akhir yang didapatkan kontraktor belum termasuk pajak. IPA pun secara tegas meminta agar mekanisme perpajakan di gross split diperjelas untuk menghindari ketidakpastian, yang kemungkinan besar dapat menghambat rencana pemerintah meningkatkan investasi hulu migas.

Pembahasan tentang aturan pajak skema gross split antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan sendiri sudah selesai pada Oktober 2017. Dalam aturan itu terdapat dua insentif baru perpajakan yang akan diberikan kepada kontraktor. Pertama, perpanjangan masa kompensasi pajak (tax lost carry forward) dan penggantian pajak menjadi porsi bagi hasil untuk blok yang eksploitasi (indirect tax).

Hanya saja, seperti disampaikan Arcandra di Hotel Dharmawangsa, Jakarta (21/11) lalu, penerapan gross split masih menunggu kepastian Peraturan Pemerintah (PP). Hingga akhir Oktober, aturan tersebut belum dapat diterbitkan karena menunggu ketetapan Presiden Joko Widodo.

Masih Solusi Terbaik

Bergeming dengan pendapat banyak pihak yang meragukan gross split membuat investasi hulu migas menarik minat investor, pemerintah akan terus menerapkan skema gross split ke depannya. Arcandra mengatakan, untuk saat sekarang kita yakin bahwa gross split merupakan salah satu solusi bagi kita yang intinya untuk menaikkan produksi.

Ia pun meyakini, tiga prinsip yang menjadi spirit gross split dapat mendorong perbaikan industri hulu migas Indonesia ke arah yang lebih baik. Ketiga prinsip yang beberapa kali ia sampaikan di kesempatan berbeda, adalah:

Kepastian atau certainty. Bahwa parameter pemberian insentif jelas dan terukur sesuai dengan karakter atau tingkat kesulitan pengembangan lapangan.

Sederhana atau simplicity. Dapat diartikan, gross split mendorong bisnis proses kontraktor dan pemerintah, terkait rencana kerja dan anggaran, akan lebih sederhana.

Efisien atau efficiency. Bahwa dengan skema gross split akan jauh lebih mudah bagi kontraktor untuk melakukan dan mengatur sendiri pengadaan barang dan jasa, sehingga harusnya lebih efisien.

Dengan segala upaya perubahan yang terus dilakukan pemerintah, Arcandra memastikan gross split dibuat sepenuhnya untuk keuntungan bersama dan tidak akan menghambat bisnis migas Indonesia. Kalau kini belum terbukti efektivitasnya, ia berharap industri migas dapat memberi waktu sedikit lebih lama bagi pemerintah untuk menjalankannya. Ia pun mendorong seluruh pelaku migas dapat mendukung penerapan gross split.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Petro Updated

To Top
Translate »