mining

Tatkala Holding BUMN Pertambangan Terbentuk

mining-industry
Ilustrasi

Pembentukan holding BUMN ini harapannya dapat menciptakan satu perusahaan berskala global yang mampu memenuhi keinginan pemerintah menguasai sumber daya mineral dan batu bara di dalam negeri.

Di akhir bulan November lalu, holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pertambangan resmi terbentuk.

Terbentuknya holding BUMN ini setelah penandatanganan akte inbreng pengalihan saham negara di tiga BUMN kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tbk oleh Kementerian BUMN pada Senin (27/11). Dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tiga perusahaan BUMN yang menjadi anggota holding. Ketiganya adalah PT Antam (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan PT Timah (Persero) Tbk, yang dilakukan secara serentak (29/11).

Dalam RUPSLB tersebut disetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan dari Persero menjadi Non-Persero.

Seperti dikutip dari tirto.id, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menegaskan, pembentukan holding sesuai dengan peta jalan BUMN 2005-2019.

Tujuannya, agar dapat menguasai sumber daya mineral dan batu bara beserta cadangannya, menjalankan program hilirisasi dan peningkatan kandungan lokal, serta menjadi salah satu perusahaan kelas dunia.

Konsolidasi Aset Ciptakan Kekuatan

BUMN-BUMN tambang tersebut memang termasuk perusahaan besar di dalam negeri, tetapi di tingkat internasional kapasitas, pangsa dan nilai pasar keempatnya terbilang kecil. Dampaknya, keempatnya memiliki keterbatasan untuk melakukan investasi besar, hingga kurang diminati pemodal besar ketika hendak mengembangkan kapasitas produksi tambangnya.

Dengan konsolidasi aset, liabilitas, dan ekuitas keempat BUMN, induk perusahaan kini memiliki kekuatan besar. Kesempatan untuk mengembangkan bisnis, termasuk mengakuisisi tambang-tambang lain atau saham perusahaan tambang asing, pun menjadi lebih besar.

Di satu kesempatan, Direktur Utama Inalum Budi G. Sadikin sendiri sempat mengatakan, dengan adanya holding BUMN ini maka satu lagi perusahaan nasional Indonesia yang dapat mencapai skala global.

Untuk pembentukan holding BUMN itu pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) No 72 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (PT). Ini merupakan revisi PP No. 44 tahun 2005 tentang hal sama.

Dengan penggunaan PP tersebut, keberadaan Antam, Bukit Asam, dan Timah sebagai anak perusahaan Inalum, tetap akan diperlakukan sebagaimana BUMN.

Tetap BUMN

Meskipun ketiganya tak lagi berstatus Persero dan menjadi anak usaha dari induk holding, tetapi seperti halnya BUMN, pemerintah tetap mengawasi dan memegang kendali terhadap Antam, Bukit Asam, dan Timah.

Ini artinya, ketiga anak perusahaan tetap memiliki hak dan kewajibannya dari/kepada pemerintah, termasuk di dalamnya meminta izin kepada pimpinan legislatif, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemerintah, diwakili Kementerian BUMN, bahkan memiliki hak veto terhadap keputusan RUPS ketiga perusahaan tambang yang menjadi bagian Inalum tersebut.

Bagi pihak yang kontra, pembentukan holding BUMN boleh saja dianggap hanya akan menambah rantai birokrasi, memperpanjang pengambilan keputusan, bahkan pemborosan. Tetapi bagi pihak yang mendukung, pembentukan holding BUMN, termasuk penggunaan PP 72/2016, ini merupakan keputusan yang tepat karena dengan hak istimewa pemerintah pada Antam, Bukit Asam, dan Timah, perusahaan tersebut tetap akan menjadi BUMN.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Petro Updated

To Top
Translate »