ENERGY

Kontribusi Panas Bumi Semakin Tinggi

Geothermal Sarulla
Ilustrasi

Di tahun 2017 sektor panas bumi mencatatkan dua prestasi bagi negara. Indikasi pengembangan energi baru terbarukan sudah di jalur yang tepat?

Prestasi pertama terkait dengan Pendapatan Belanja Negara Bukan Pajak (PBNP) dari sektor Energi Baru Terbarukan (EBT). Hingga akhir tahun 2017, penerimaan negara dari energi panas bumi mencapai Rp 933 miliar atau 140 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebesar Rp 671, 26 miliar.

Komposisi penerimaan tersebut Rp 909 miliar berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), sisanya dari Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan Izin Panas Bumi sebesar Rp 24 miliar.

Pencapaian lain yang menjadi prestasi terkini sektor panas bumi Indonesia adalah total kapasitas terpasang PLTP Indonesia dapat menyalip Filipina. Untuk informasi, hingga pertengahan tahun lalu penggunaan panas bumi Indonesia berada di posisi ketiga setelah Amerika Serikat dengan kapasitas 3.450 megawatt (MW) dan Filipina dengan kapasitas 1.870 MW.

Di akhir tahun 2017, kapasitas terpasang PLTP Indonesia mencapai 1.838,5 MW, naik dari tahun sebelumnya sebesar 1.643,5 MW. Peningkatan ini berasal di antaranya dari PLTP Sarulla 2 di Tapanuli Utara dengan kapasitas 110 MW dan PLTP Ulubelu, Lampung, berkapasitas 55 MW.

Sementara itu, karena masalah perawatan dan tidak adanya PLTP baru yang dikembangkan Filipina, kapasitas PLTP terpasang negara tersebut turun ke 1600-an MW.

Target Tahun Depan

Untuk tahun 2018 target kapasitas terpasang PLTP Indonesia sebesar 2.058,5 MW. Target ini diyakini dapat terpenuhi. Pasalnya, hingga akhir tahun nanti, kapasitas PLTP Indonesia akan terus meningkat sejalan dengan rampungnya pembangungan beberapa pembangkit lagi.

Pembangkit itu di antaranya PLTP Sarulla Unit 3 dengan kapasitas 110 MW (target selesai Maret 2018), PLTP Sorik Merapi dengan kapasitas 2×20 MW (September 2018), dan PLTP Sokoria dengan kapasitas 3×10 MW (tahap satu ditargetkan selesai Desember 2018).

Selain itu, pemerintah juga akan melelang lima WKP di tahun depan. Yakni, WKP Telaga Ranu, Maluku, dengan kapasitas 60 MW, WKP Gunung Pandan Jawa Timur kapasitas 20 MW, WKP Suwawa, Sulawesi Tengah kapasitas 20 MW, WKP Lainea, Sulawesi Tengah kapasitas 10 MW, dan WKP Wab Salit, Gorontalo kapasitas 20 MW.

Lelang kelima WKP harapannya dapat dilakukan di bulan Februari, hanya satu bulan setelah Peraturan Menteri ESDM mengenai Lelang WKP, Penugasan, dan Izin Panas Bumi, yang ditargetkan rilis di bulan Januari.

Sesuai Road Map

Berpatokan pada pencapaian tahun lalu dan juga gambaran sektor energi panas bumi tahun ini, pemerintah optimis target 7.200 MW energi dari panas bumi yang tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) pada 2025 dapat tercapai.

Perinciannya, hingga tahun ini saja total kapasitas pembangkit terpasang sudah mencapai 1.800 MW, pengembangan potensi panas bumi sendiri sekitar 4.000 MW, maka kekurangannya kurang lebih sekitar 1.500 MW. Untuk ini, yang diperlukan pemerintah adalah melelang WKP atau penugasan ke badan usaha untuk mengejar target RUEN.

Di sisi lain, saat ini telah teridentifikasi 331 potensi energi panas bumi di 30 provinsi, mulai dari pula Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, hingga ke Sulawesi, dengan rincian cadangan sebesar 17.506 MW dan sumber daya sebesar 11.073 MW.

Tidak salah jika banyak yang kemudian mengatakan, pengembangan energi panas bumi Indonesia sudah sesuai road map dan optimis dapat menjadi energi baru terbarukan yang dapat dimanfaatkan maksimal di masa mendatang.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Petro Updated

To Top
Translate »