HUMAN SAFETY ENVIRONMENT

Kecelakaan Kerja Terus Berulang, K3 Sudah Diterapkan Optimalkah

Safety
Ilustrasi

Tingginya intensitas pembangunan infrastruktur di satu sisi meningkatkan jumlah kecelakaan kerja konstruksi yang fatal. Ironisnya, beberapa kecelakaan terjadi karena permasalahan yang sama.

Di peringatan bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang setiap tahun berlangsung selama beberapa pekan dari akhir Januari hingga permulaan Maret, Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan pengawasan dan pelaksanaan K3 yang optimal serta perilaku K3 di tempat kerja akan mampu meminimalisir angka kecelakaan kerja.

Dalam amanatnya, Menteri Tenaga Kerja menyampaikan, tahun 2017 telah dilakukan beberapa langkah untuk mendukung upaya pelaksanaan K3, mulai dari menyusun dan menyempurnakan Peraturan Perundang-undangan dan standar di bidang K3, meningkatkan jumlah pengawas spesialis bidang K3, meningkatkan kesadaran tenaga kerja dan masyarakat melalui peningkatan personil K3, hingga membentuk unit kerja reaksi cepat pengawas ketenagakerjaan.

Ironisnya, di semester kedua tahun 2017 hingga bulan kedua tahun 2018 ini kecelakaan kerja konstruksi justru banyak terjadi secara berulang. Ketua Umum Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (A2K4) Lazuardi Nurdin menilai tahun 2017 menjadi tahun dengan kecelakaan kerja konstruksi infrastruktur jalan dan jembatan terbanyak.

Kecelakaan-kecelakaan itu tak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Ia tambahkan, jenis kecelakaan yang sama dan berulang tersebut mungkin sekali terjadi lagi bila akar permasalahan kecelakaan tidak ditemukan, diperbaiki, dan dicegah melalui pengendalian risiko kecelakaan secara sistemik dan holistik.

Pembangunan Kerja Setoran

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengibaratkan percepatan pembangunan infrastruktur yang sedang digiatkan pemerintah seperti pengemudi angkutan umum yang tergesa-gesa karena mengejar setoran. Dalam pengamatannya, proyek kontruksi tidak direncanakan dengan matang dan tidak disertai dengan pengawasan yang ketat dan konsisten.

Pemerintah dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah tudingan pihaknya mempercepat penyelesaian infrastruktur. Menurutnya, dari segi volume kerja, target tol 1.000 Kilometer dalam lima tahun masih proposional untuk kemampuan kontraktor dalam negeri.

Pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo memang dilakukan secara masif. Untuk pembangunan jalan raya misalnya, hingga tahun 2019 pemerintah menargetkan pembangunan jalan raya dapat mencapai 2.650 Kilometer. Realisasinya, dari tahun 2015 sampai 2017 lalu telah dibangun jalan raya hingga 2.623 Kilometer.

Selain itu, pembangunan jembatan yang ditargetkan dapat menembus 29.859 meter, telah dikerjakan sepanjang 25.149 Meter jembatan hingga tahun 2017 kemarin. Terakhir pembangunan jalan tol. Dari target 1.000 Kilometer dalam lima tahun, pemerintah optimis realisasinya dapat melebihi target tersebut, yakni hingga 1.852 Kilometer.

Optimalkan Penerapan K3

Dikutip dari tirto.id, Kementerian PUPR menyebutkan paling tidak ada lima poin besar yang menjadi penyebab timbulnya kecelakaan kerja. Pertama, kesalahan manusia atau human error. Kedua, terganggu material bangunan. Ketiga, banyaknya peralatan yang tidak tersertifikasi. Keempat, metode pelaksanaan konstruksi di lapangan, terutama terkait program keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Kelima, efisiensi anggaran.

Sementara itu, seperti ditulis merdeka.com, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Erwin Aksa memiliki pendapat sedikit berbeda. Menurutnya, kecelakaan kerja terjadi karena kurangnya tenaga terampil dan berpengalaman untuk memastikan setiap proyek yang dikerjakan berjalan lancar.

Dikatakannya, tahun 2017 baru sekitar 150.000 tenaga ahli yang tersertifikasi di negeri ini mencakup pekerja di semua level, baik perencana, pengawas, maupun pelaksana proyek. Idealnya, jumlah tenaga kerja ahli ini sekitar 500.000 sampai 750.000 orang. Hal ini menjadi tantangan bagi para kontraktor dan asosiasi.

Terlepas dari faktor pencetus kecelakaan, kini yang menjadi pertanyaan adalah, mampukah pemerintah menyelesaikan kesemua rencana pembangunan itu sesuai dengan target tanpa harus menambah dan mengulang kecelakaan kerja konstruksi yang sama?

Meski banyak keraguan di masyarakat, tetapi pemerintah diyakini masih mampu menyelesaikan programnya. Tetapi untuk itu, Lazuardi mengingatkan, agar pemerintah melakukan perbaikan dalam sistem manajemen K3, terutama yang terkait risiko, dan penciptaan iklim dan budaya K3, serta menjadikan K3 tanggung jawab semua pihak. Ini termasuk ke dalam upaya mencegah agar tidak terjadi kasus kecelakaan sama di masa mendatang.

Diyakini kegiatan proyek yang sedang dilaksanakan dapat berhasil jika program K3 dilaksanakan secara baik oleh semua pihak pelaksana proyek.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Petro Updated

To Top
Translate »